Masyarakat Indonesia kini tengah merasakan kemarahan terhadap aparatur pemerintah. Belum lama ini, publik dibuat geram dengan pelantikan anggota DPRD yang statusnya sebagai tersangka dalam kasus hukum.
Politisi dari partai PKS, Herman, baru saja dilantik sebagai anggota DPRD Singkawang pada Selasa (17/9/2024). Ironisnya, ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 13 tahun.
Fenomena politik keluarga juga semakin terlihat di berbagai daerah. Terdapat orang tua dan anak yang lolos Pemilu Legislatif dengan berasal dari partai yang sama.
Berkaitan dengan situasi terkini di dunia politik Indonesia, Ibnu Jamil menyampaikan keresahan mengenai pentingnya rekam jejak para politisi.
“Politikus kita pasti akan bilang bahwa semua ini diserahkan kepada pilihan rakyat. Namun, kualitas pemimpin seharusnya dilihat dari proses penyaringan partai politik,” ungkap Ibnu Jamil saat kunjungannya.
Ia menegaskan peran besar partai politik dalam menentukan calon-calon yang akan diusulkan untuk pemerintahan.
“Partai yang menyajikan calon, rakyat tinggal memilih,” ucapnya.
Dengan demikian, keberadaan politisi yang diduga bermasalah juga diyakini sebagai akibat dari kelalaian partai politik dalam menyeleksi calonnya.
“Dari proses penyaringan, seharusnya bisa digali rekam jejaknya. Namun, ini adalah dinamika politik,” tutur Ibnu Jamil.
Rekam jejak seorang politisi sering kali tidak terlihat. Meskipun mereka memenuhi persyaratan pendaftaran calon legislatif atau calon kepala daerah secara formal, menurut Ibnu Jamil, mereka yang bermasalah ini dapat dengan mudah lolos dari verifikasi.
“Selama peraturannya seperti itu dan tidak ada pelanggaran, mereka pasti akan sah-sah saja,” pungkas Ibnu Jamil.